Landasan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua kebijakan tersebut merupakan payung yang menyatakan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi (quality assurance) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi pada saat ini dan kedepannya. Dengan demikian, penetapan penjamiman mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan pada kebijakan pemerintah di atas dan dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh komponen di AMIK AKMI Baturaja (AKMI), maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kampus AKMI.

Supaya penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran AKMI, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Perguruan Tinggi, Program Studi, Lembaga, dan Biro yang ada di lingkungan AKMI, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupuan non akademik untuk mendorong terwujudnya AKMI menjadi Kampus Lokal berkualitas Global di Indonesia.

Kebijakan SPMI AKMI yang disusun mencakup :

  1. Kebijakan SPMI masukan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya)
  2. Kebijakan SPMI proses pembelajaran dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  3. Kebijakan SPMI lulusan dan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS).

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan AKMI menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan untuk :

  1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (continuous improvement)
  2. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik AKMI yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan AKMI, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
  3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan penjaminan mutu AKMI.

Kebijakan SPMI ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsurpengelola baik bidang akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.